Berita Dalam Negeri

Kedatangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pembicara dalam seminar yang digelar badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Indonesia di Hotel Savoy Homann, Bandung, Rabu, 5 Maret 2014 membuat ratusan mahasiswa yang menghadiri acara tersebut berselisih pendapat. Sebagian mahasiswa menolak kedatangan calon presiden dari Gerindra itu. “Kami mahasiswa independen. Acara ini tidak boleh dipolitisasi,” kata salah seorang mahasiswa dalam diskusi tertutup di Hotel Savoy Homann. Mereka menolak kedatangan Prabowo yang dianggap masih terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. (Baca: Prabowo Ditolak Sebagian Mahasiswa Nusantara). Adapun mahasiswa Bandung yang menjadi tuan rumah penyelenggara acara mengatakan seharusnya Prabowo tidak dilihat dari sosoknya yang mencalonkan diri menjadi presiden, tapi konsep visioner yang dia usung untuk Indonesia. “Terserah kawan-kawan. Lihat konsepnya, bukan orangnya,” ujar salah seorang mahasiswa di depan forum. Sedangkan mahasiwa lain

Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut pendukung Prabowo Subianto di Pemilu 2019 berpotensi pindah dan bakal mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jumlah pendukung Prabowo yang loncat ke Anies sekitar 40 persen. Demikian terungkap dari hasil survei LSI yang diadakan dalam kurun waktu 3 sampai 9 Agustus 2023. "Pemilih Prabowo di 2019 itu cukup banyak yang pindah dari Prabowo sekitar hampir 40 persen," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam paparannya secara daring, Rabu, 30 Agustus 2023. Adapun pendukung Prabowo di Pemilu 2019 yang mendukung Anies Baswedan di 2024 mencapai 39,1 persen. Namun, tetap Prabowo Subianto mendapat lebih banyak dukungan mencapai 52,5 persen. Tak hanya itu, pemilih partai Gerindra, Golkar dan PKB di 2019 juga cenderung memilih Prabowo di 2024. Sedangkan, pemilih Nasdem, PKS, Demokrat, PAN dan PPP di 2019, cenderung menjatuhkan suaranya ke Anies Baswedan. "Jadi, mungkin deklarasi Golkar kemarin cocok tuh dengan ini karena pemilih

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Prabowo Subianto, yang kini menjadi bakal calon presiden untuk pilpres pada 9 Juli mendatang, merupakan seorang saksi pelaku pelanggaran HAM yang pernah dipanggil Komnas HAM. Namun, Prabowo mangkir dan kasus terhadapnya masih dalam proses peradilan serta berkasnya sudah ada di kejaksaan. Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan hal itu dalam sebuah pernyataan yang diterima Kompas.com, Jumat (23/5/2014). Pernyataan Natalius itu untuk menanggapi laporan  kantor berita Reuters yang dimuat Kompas.com sebelumnya, yang membandingkan Prabowo dengan Perdana Menteri India yang baru saja terpilih, Narendra Modi, terkait sikap AS. AS selama ini menolak permohonan visa Modi, sebagaimana juga permohonan Prabowo, karena keduanya diduga terlibat pembunuhan massal. Modi dituduh terkait dengan kerusuhan berbau agama di negara bagian asalnya di Gujarat pada 2002, tempat lebih dari 1.000 orang, sebagian besar umat Islam, tewas. Namun, keti

Anggota Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Sri Hidayati menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia. IKLAN Hal itu disampaikan Sri dalam diskusi memperingati Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional di Sadjoe Cafe & Resto Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (30/8). Sri berharap kepemimpinan nasional ke depan bisa menuntaskan berbagai kasus penghilangan paksa yang hingga kini belum terungkap. Sebab, kasus penghilangan paksa di bawah pemimpin yang tidak berlatar belakang HAM saja tidak selesai, apalagi bila ke depan negara dipimpin oleh pelaku dalam kasus tersebut. "Tidak mungkin mereka membongkar diri sendiri, karena sama saja dengan bunuh diri," kata Sri dikutip dari siaran pers. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa keluarga korban kasus penghilangan paksa tidak akan diam dan akan terus melawan demi menuntut keadilan. "Banyak Masyarakat yang masih memperjuangkan penuntasan kasus penghilangan paksa," ucap Sri. Dalam diskusi yang s

“Siapa yang bermain di pembelian alutsista senilai 1.760 Triliun?” Begitu kira-kira pertanyaan yang mengemuka setelah akademisi dan Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini dapatkn fakta mengejutkan. Bisnis pengadaan alutsista (alat utama sistem pertahanan) adalah area paling sensitif dan tak pernah ada yang berani menyentuh tentang bagaimana bisnis persenjantaan ini berlangsung. Akademisi yang sekaligus pengamat pertahanan Connie Rahakundini blak-blakan di Channel “Akbar Faizal Uncensored” (AFU) Kamis malam nanti (27/5/2021). “Saya meminta penjelasan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan soal pembelian alutsista yang ribuan triliun ini,” kata Connie Rahakundini,” di trailer AFU, Kamis (27/5/2021). Yang dia maksud adalah tentang kredit eskpor (KE) dari Qatar senilai Rp 1.760 Triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan melalui sebuah perusahaan bernama TMI (Teknologi Militer Indonesia). Hasil penelusurannya hingga ke kantor TMI sama sekali tidak meyakinkannya untuk pekerjaan b

Ketua Umum Ganjarian Spartan, Mohamad Guntur Romli menyoroti pernyataan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mengaku belum memberi izin terkait munculnya baliho bergambar dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.  “Mas Gibran menegaskan pemasangan fotonya bersama Pak Prabowo di Lb Bajo TIDAK ADA IZIN darinya,” cuit Guntur Romli dalam akun Twitter-nya dilansir Populis.id, Selasa (29/8/2023). Menurutnya, pencatutan tersebut tak bisa dibiarkan begitu saja, karena bisa menjadi kebiasaan. “Pencatutan seperti ini tidak bisa dibiarkan, bisa-bisa "tuman" orang itu. Jangan-jangan nanti foto Ibu Iriana atau Jan Ethes yg dicatut, dipasang dgn foto Prabowo,” tutur Guntur Romli dalam akun Twitter-nya. Diketahui, Gibran mengatakan bahwa dirinya belum memberikan izin terkait munculnya baliho bergambar dirinya dengan Prabowo. “Terutama yang di Labuan bajo kan belum izin. Izin ke saya, kan masang foto saya,” ungkapnya di Solo, Jawa T

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M Din Syamsuddin mengatakan, pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bahwa Prabowo Subianto menyesal didukung oleh kelompok intoleran sangat merugikan bakal calon presiden Prabowo Subianto. “Pernyataan demikian bersifat tendensius dan sinistik, karena dialamatkan kepada berbagai kelompok Islam yang pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo Subianto,” ujar Din Syamsuddin kepada Harian Terbit di Jakarta, Minggu (27/8/2023). Kalau Prabowo Subianto tidak mengatakan hal demikian, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan itu hanya penafsiran dari penafsiran, seperti dikatakan oleh politisi Partai Gerindra Habiburrahman di media massa, maka pernyataan Grace Natalie bersifat manipulatif dan insinuatif. Tapi kalau pernyataan Grace Natalie itu benar adanya bahwa Prabowo Subianto memang mengatakan hal demikian maka itu merugikan Prabowo sendiri. Harus diakui bahwa pada Pilpres 2019 Prabowo mendapat d

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi soal riuh pemberitaan di sosial media yang menyebut Prabowo Subianto menyesal didukung kelompok Islam. Menurut Sufmi Dasco, ada pihak yang berusaha memelintir pernyataan Grace Natalie sehingga Prabowo Subianto dinarasikan negatif. Sufmi Dasco menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan Instruksi Harian untuk seluruh kader jelang Pemilu 2024. "Di sosial media, ada pihak yang berusaha memelintir pernyataan Grace Natalie bahwa Pak Prabowo telah kecewa terhadap umat Islam." "Padahal, pernyataan Grace tidak seperti apa yang diviralkan. Tidak utuh, fakta yg diplintir dan hanya berupaya menimbulkan kegaduhan," kata Dasco dalam Instruksi Harian tersebut, dikutip Senin (28/8/2023). Dirinya pun mengimbau media massa yang memuat narasi negatif tersebut untuk mengkaji lebih dalam serta mencari kebenaran. "Saya imbau kepada sebagian media massa yang memuat narasi negatif ini untuk mengkaji lebih dalam dan men

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama koalisi partai pendukungnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 adalah Koalisi Indonesia Maju. Nama itu diumumkan Prabowo dalam pidato politiknya di acara HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8) malam. Turut hadir pada kesempatan itu para Ketua Umum partai koalisi pendukung Prabowo. Selain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selaku tuan rumah, ada pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. "Kami sepakat koalisi ini, kami beri nama Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo dalam sambutannya. Nama Koalisi Indonesia Maju merupakan nama yang sama dengan nama koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di 2019. Prabowo mengaku telah berembuk dengan para ketua umum partai koalisi untuk menentukan nama itu. Prabowo menyatakan komitmennya untuk meneruskan program strategis pemerintahan Presiden Jokowi. Pr

Ratusan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Melawan Lupa mengadakan acara syukuran 60 tahun Wiji Thukul bertajuk "Selamat Ulangtahun Wiji Thukul, Kau Dimana? di Galeri Nasional Gambir, Sabtu (26/8). Mereka terlihat kompak mengenakan kaos hitam bergambar Wiji Thukul dan bertuliskan Koalisi Melawan Lupa: Orang Baik Tidak Pilih Penculik. Berbagai rangkaian kegiatan dilakukan dalam acara ini. Mulai dari puisi hingga musik dibawakan oleh teman-teman penyair dan musisi yang pernah berjuang bersama Wiji Thukul. Salah satunya Usman Hamid, mantan aktivis yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Amnesty Internasional. Mantan Aktivis Partai Rakyat Demokratik yang juga anggota Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi), Wilson mengatakan acara ini dilakukan untuk memberikan pesan kepada penguasa bahwa kasus penculikan Wiji Thukul dan kawan-kawan belum selesai. “Iya sebetulnya itikad dari penguasa saja, karena sudah ada rekomendasi dari DPR tahun 2009, ada dua yang pentin

Jokowi memerintahkan supaya pengadaan atau pembelian alutsista tidak berorientasi proyek. Justru, Jokowi meminta untuk peningkatan kemandirian produksi alutsista dalam negeri. "Kita juga harus memastikan alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain. Kita harus memastikan SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat, dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekedar proyek. Sudah setop yang seperti itu," kata Jokowi dalam rapat terbatas kebijakan pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019). "Tapi orientasinya betul-betul strategic partnership, untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan memproduksi alutsista yang tadi dikerjasamakan," imbuhnya. Rapat terbatas ini juga dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan jajaran m

Kisah tentang perjalanan BJ Habibie selama menjadi Presiden Indonesia ke-3 sangat menarik. Meskipun dikenal dengan ekspresinya yang santai, namun ketegasan BJ Habibie berani mengambil keputusan. Apa lagi di tengah pergolakan 1998 lalu, BJ Habibie mendapat sorotan serius di mata masyarakat Indonesia. Saat itu hubungan BJ Habibie, Prabowo Subianto dan Sinton Panjaitan sempat memanas. Sebelumnya, gelombang aksi demonstrasi dan desakan masyarakat pada 21 Mei 1998 berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya. Setelah menyatakan mundur, Soeharto menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Namun, bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahan. Termasuk pada 22 Mei 1998, ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan "dikepung" pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Hal ini diungkap BJ Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentu

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio, mengungkapkan gagasan perlunya pembatasan usia maksimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 70 tahun. Saat ini belum ada aturan yang mengatur batas atas usia calon presiden dan wakil presiden.  "Patokan usia ini hendaknya memenuhi rasa keadilan," kata Hendri Satrio di Karawang, seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/8).  Menurut Hendri gagasan untuk membatasi usia maksimal capres dan cawapres merupakan penyeimbang atas wacana menurunkan usia capres dan cawapres menjadi minimal 35 tahun. Usulan penurunan batas minimal usia capres dan cawapres saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi lewat gugatan uji materi atas Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  Sebelumnya pada pasal 169 huruf q disebutkan bahwa batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun tidak ada aturan soal batas usia maksimal dalam pasal tersebut. Hendri yang juga merupakan juru bicara tim pemenangan Anies

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin yang sukses. Dalam pidatonya di HUT ke-25 PAN, Prabowo melontarkan puja-pujinya kepada Jokowi. "Dan saya mengatakan bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Setelah saya masuk saya lihat dari dekat yaa ikut pemerintahan ini, saya yakin Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan bangsa dan negara," kata Prabowo dalam sambutannya di Hotel Sultan, Senin (28/8/2023). Prabowo juga menegaskan ingin meneruskan program dan kepemimpinan Jokowi bila terpilih di 2024. "Pemikiran beliau berhasil sampai sekarang. Saya sepenuh hati meneruskan kepemimpinan beliau," jelas Prabowo. Prabowo pun bercerita. Ketika bergabung ke pemerintahan Jokowi, setelah bertarung di 2014 dan 2019, sempat ada isu miring. "Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi dan bergabung karena rasa cinta saya kepada bangsa Indonesia. Pak Jok

Turun dari jembatan penyeberangan di depan gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Allan Nairn melangkah cepat dan segera masuk ke dalam gedung. Dia menoleh dan terkejut ketika Tempo memanggilnya dari belakang--tapi kemudian tersenyum. ”Maaf telat. Saya kira kita akan bertemu di dalam gedung," ujarnya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Allan mengenal Jakarta. Dia pertama kali datang pada 1991. Selanjutnya, ia bolak-balik ke Timor Timur--nama provinsi itu ketika belum merdeka--dan ke Aceh untuk meliput konflik. Kali ini ia kembali dan mencengangkan publik dengan testimoni yang dimuatnya di blog www.allanairn.org. Dalam laman blog itu, ia membuka wawancara off the record dengan Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia yang kini menjadi calon presiden. Dalam percakapan pada 21 Juni dan 2 Juli 2001 di Jakarta, Prabowo mencemooh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai presiden buta dan menyebut Indonesia belum siap berdemokrasi. Bertahun-tahun Alla