CATATAN AKHIR TAHUN 2023! RAPORT MERAH KEMUNDURAN DEMOKRASI DI ERA JOKOWI

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami kemunduran serius.

Hal ini ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Dua hal ini diduga terkait untuk mencapai tujuan kepentingan politik elektoral.

Koordinator LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus Arya mengatakan selama sembilan tahun terakhir situasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi mengalami penurunan sangat drastis dan kini berada dalam situasi kritis.

"Hal ini tentu berkorelasi dengan pengabaian tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sampai sekarang belum kunjung dituntaskan secara berkeadilan dan bermartabat. Faktor lainnya adalah penutupan ruang sipil yang dilandasi dengan semakin sempitnya ruang berpendapat dan berpikir serta berekspresi. Ruang-ruang tersebut ditutup dengan makin maraknya fenomena pembungkaman, represivitas, serangan digital dan kriminalisasi terhadap para pembela HAM, pembela lingkungan, jurnalis, pegiat anti korupsi dan akademisi," kata Dimas Bagus Arya, dalam rilis Koalisi Masyarakat Sipil "Diskusi dan Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia" yang diterima KBR, Jumat (29/12/2023).

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari IMPARSIAL, ELSAM, Lingkar Madani, Centra Initiative, WALHI, Kontras, Setara Institute, Forum De Facto, PBHI Nasional.

Sementara itu, Direktur LSM Imparsial Gufron Mabruri mengatakan kemunduran demokrasi dan kemunduran hak asasi manusia merupakan sesuatu yang faktual, bukan mengada-ngada.

"Demokrasi yang dibangun sejak 1998 yang seharusnya semakin terkonsolidasi, di era pemerintahan Jokowi justru mengalami kemunduran yang serius. Demokrasi substantif yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan HAM dikorupsi oleh perilaku elit politik yang pragmatis," kata Gufron.

Gufron menilai mundurnya demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia tidak lepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang dari awal memprioritaskan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan.

"Model pembangunan ini memberi ruang pada investasi modal asing dan tidak berpihak pada rakyat. Hal ini tercermin dari proyek nasional dan berbagai pembangunan infrastruktur yang meminggirkan hak-hak rakyat. Untuk mengamankan kepentingan pembangunan tersebut, segala upaya dilakukan termasuk mengabaikan pembangunan politik demokrasi, hukum dan HAM," kata Gufron.

Terkait masalah penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut pemerintahan Jokowi cenderung mengedepankan kebijakan yang selektif dalam penegakan HAM. Agenda HAM yang memiliki risiko politik bagi pemerintah atau bagi Presiden, seperti penyelesaaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, cenderung diabaikan.

"Jokowi cenderung memilih jalan non yudisial meskipun hal itu tidak sejalan dengan prinsip pemerinhan keadilan dan kebebasan korban," kata Gufron.

Gufron juga menyoroti pentingnya politik elektoral pada Pemilu 2024 untuk dijadikan sebagai media politik bagi gerakan masyarakat sipil guna merebut kembali ruang demokrasi yang dibajak oleh elit politik.

"Jangan sampai kemunduran demokrasi dan hak asasi manusia terus berlanjut setelah pemilu 2024, khususnya terpilihnya pemimpin politik nasional yang memiliki catatan buruk dalam pelanggaran HAM berat masa lalu," lanjut Gufron.