Berita Dalam Negeri

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami kemunduran serius. Hal ini ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Dua hal ini diduga terkait untuk mencapai tujuan kepentingan politik elektoral. Koordinator LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus Arya mengatakan selama sembilan tahun terakhir situasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi mengalami penurunan sangat drastis dan kini berada dalam situasi kritis. "Hal ini tentu berkorelasi dengan pengabaian tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sampai sekarang belum kunjung dituntaskan secara berkeadilan dan bermartabat. Faktor lainnya adalah penutupan ruang sipil yang dilandasi dengan semakin sempitnya ruang berpendapat dan berpikir serta berekspresi. Ruang-ruang tersebut ditutup dengan makin mara

Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas AMIN yang merupakan mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (28/12). Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas AMIN bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zoelva kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. "Kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti terjadi pelanggaran sistematif, terstruktur dan massif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil Pemilu," ucap Hamdan. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas AMIN menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres. Sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X merespons pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menyebut Yogyakarta sebagai wilayah politik dinasti. Menjawab hal tersebut, Sultan lebih dulu menerangkan ihwal sejarah DIY yang mendapat status wilayah keistimewaaan. Beliau menyebut hal ini tertuang dalam Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah Adapun, isi dari pasal tersebut yakni “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Sultan menyebut bahwa dalam aturan tersebut jabatan Gubernur DIY diduduki oleh Raja Keraton Yogyakarta yang bergelar Sultan Hamengkubuwono dan Wakil Gubernur dijabat oleh Adipati Pakualam. "Ya (kami) hanya melaksanakan itu aja. Dinasti atau tidak terserah darimana masyarakat melihatnya," ucap Sultan Hamengku Buwono X dikutip dari tvOnenews, Senin 4 Desembe

Video viral Gus Miftah yang bagi-bagi uang dalam sebuah acara menjadi perhatian pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto. Tak ingin jadi polemik berkepanjangan, Gigin berharap masalah ini harus diusut. "Harus diusut uang itu dari mana," ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (29/12/2023). Dikatakan Gigin, jika uang yang dibagikan Gus Miftah itu merupakan uang rakyat, maka harus diusut cara pengambilannya. "Kalau memang uang rakyat seperti kata Prabowo, harus diusut bagaimana cara mengambilnya, apakah secara legal atau tidak?," tandasnya. Seperti diketahui, Gus Miftah tengah membagi-bagikan uang kepada warga, diduga sebagai relawan yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Dalam rekaman itu, terlihat Gus Miftah memegang sejumlah uang pecahan Rp50 ribu dan dengan ramah membagikannya ke warga sekitar. Video tersebut menciptakan sorotan karena dalam adegan tersebut, salah satu orang di belakang Gus Miftah tampak mengenakan kaos hitam dengan gambar

Ternyata ramainya media Indonesia yang mengangkat topik tentang persiapan pemilihan presiden di Indonesia, juga menarik perhatian dunia internasional, salah satunya Jerman. Dikutip dari Handelsblatt pada 26 Oktober 2023, "Die neuen Dynastien: Wie Regieren in Asien zum Familiengeschäft wird.  In Indonesien will der Sohn des scheidenden Präsidenten seinem Vater ins Zentrum der Macht folgen.  Auch in anderen asiatischen Ländern ist die Demokratie auf dem Rückzug." Ini mengenai bagaimana pemerintahan di beberapa negara Asia yang menjadi seperti bisnis keluarga, termasuk dengan yang berlangsung di Indonesia saat ini yaitu manuver putra Presiden Joko Widodo.  Ini dilihat seperti bentuk politik dinasti yang merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dalam rangkaian ulasan media ini disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjabat dua periode sehingga dia tidak dijinkan lagi untuk mencalonkan diri tapi masih memiliki peluang yang bagus untuk tetap dekat dengan pusat kekuasaan p

Prabowo Subianto adalah ancaman bagi masa depan Indonesia. Dengan rekam jejak masa lalunya, Prabowo Subianto tidak bisa dianggap baik-baik saja jika memimpin Indonesia ke depan. Immanuel Kant pernah mengatakan dalam lima prinsip universal atau transendental dalam memilih pemimpin, salah satunya adalah harus melihat rekam jejaknya. “Jika ingin memilih pemimpin, jangan lihat masa depannya, tapi lihatlah masa lalunya atau rekam jejaknya”. Berbicara masa lalu, Prabowo Subianto memiliki banyak sejarah kelam. Pertama, pengkhianatan. Jangan lupa, bagaimana Prabowo Subianto mengkhianati mertuanya sendiri, Presiden Soeharto. Padahal, dia menjadi Danjen Kopassus tidak lepas dari andil Soeharto. Jadi, jangan dikira bahwa Prabowo Subianto tidak akan mengkhianati Jokowi jika menang nanti dalam Pemilu Presiden. “Soeharto saat itu kekuasaannya sedang lumpuh. Jokowi nanti tidak lagi menjadi Presiden dan berkuasa seperti saat ini. Jadi potensi pengkhianatan akan terjadi. Apalagi Prabowo punya partai de

Panasnya situasi politik pasca pilpres menjalar ke dunia maya. Warganet antar dua kubu saling serang dengan berbagai komentar, kritikan, sindiran hingga gambar meme. Akun komikkita salah satu yang gencar mengkritik pasangan 02 dengan berbagai meme yang diunggahnya. Edisi terbarunya, komikkita membuat sebuah meme yang menyindir Prabowo karena melakukan sujud syukur, padahal, belum diketahui siapa pemenangnya. Karena sujud syukur Prabowo itulah komikkita membuat meme sindiran tajam nan pedas. Di meme itu, ceritanya, ada dua sahabat. Sebut saja si A dan si B. A pendukung Jokowi, B dukung Prabowo. Walaupun tidak disebutkan di dalam meme itu. Lalu, si A bertanya sekaligus menegaskan kepada si B bahwa jagoannya sangat baik hati dan negarawan sejati sebagai seorang politisi dan tokoh bangsa. Mendapat penegasan dan pujian seperti itu, Si B langsung menimpali, seraya menunjukan muka senang dan tertawa lepas. “Iya dong,” katanya sumringah. Belum selesai mencurahkan rasa ge’ernya, si A kembali me

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana kampanye yang bersumber dari penyalahgunaan fasilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah. “Nantinya kami akan sampaikan. Saya lagi akan mengajukan complain terhadap ini karena dikaitkan BPR pernyataan saya,” ungkap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Senin (18/12). “Pernyataan saya pertama hanya data di intelligence,” ungkapnya. PPATK menyatakan adanya aliran dana kampanye yang berasal dari tambang ilegal, serta pendanaan kampanye dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah untuk kepentingan simpatisan partai, MIA. Tercatat dalam periode 2022-2023, total pencairan dari BPR di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai Rp102 miliar. Bagja menuturkan bahwa data intelligence yang dikirim oleh PPATK bukan data yang bisa diakses oleh publik. “Jika yang bersangkutan mengeluarkan statement demikian, jika menemuka

Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut ide Gibran Rakabuming Raka yang berencana menaikkan rasio pajak (tax ratio) hingga 23 persen tak masuk akal. "Saya mempertanyakan, di dalam visi dan misi anda, disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23 persen. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal," kata Mahfud dalam Debat Cawapres 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (22/12) malam. Rasio pajak atau tax ratio adalah rasio untuk mengukur perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Menurut Mahfud, ide Gibran menaikkan rasio pajak 23 persen tidak masuk akal karena rasio pajak negara saat ini jauh berada di bawah angka tersebut yakni sekitar 10 persen. Ia pun mencontohkan, pemerintah sebenarnya sudah ada insentif pajak yang ditawarkan dengan segudang manfaat, namun tetap ditolak oleh masyarakat. Belum lagi terdapat sejumlah pihak yang menjadikan insentif pajak sebagai cara untuk memeras masyarakat untuk mendap

Jagat dunia maya baru-baru ini dihebohkan dengan postingan video yang memperlihatkan, Gus Miftah sedang bagi-bagi uang pada sejumlah jamaah.  Video itu viral setelah diunggah ke media sosial. Tampak dalam tayangan tersebut, Gus Miftah yang diduga usai gelar ceramah kemudian membagikan segepok uang pada sejumlah jamaah yang hadir. Hal ini sontak menuai sorotan, lantaran tampak seorang pria di belakangnya kemudian memamerkan kaos bergambar capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Sontak saja video itu dikaitkan dengan dugaan money politic oleh banyak warganet. Mengingat, Gus Miftah sendiri adalah bagian dari pendukung Prabowo-Gibran.    Lantas benarkah Gus Miftah melakukan money politic? Hal tersebut dibantah oleh pegiat media sosial Rudi Valinka. Menurut dia, itu adalah uang honor ceramah yang diterima Gus Miftah, lalu dibagikan pada sejumlah jamaah. "Barusan dapat konfirmasi ternyata ini uang honor ceramah yang diterima ybs dari panitia lalu dibagikan kembali kepada pesertanya, jik

Calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mengungkap alasannya memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Meskipun, Gibran kerap dinilai sebagai anak muda yang kurang berpengalaman. Hal itu diungkap Prabowo saat menghadiri acara Deklarasi Dukungan dari Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air (GEMPITA) di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Rabu, 27 Desember 2023. "Wakil yang saya pilih dengan penuh risiko, anak muda katanya kurang berpengalaman. Tetapi, waktu itu saua berpikir kalau saya pilih orang yang sangat berpengalaman, ya kalau berpengalamannya baik, kalau pengalamannya adalah pengalaman korupsi, bagaimana?" kata Prabowo. "Kalau pengalamannya selalu mengakal-akali rakyatnya sendiri bagaimana? Kalau pengalaman adalah justru menghamba, justru mengabdi kepada bangsa lain bagaimana?" sambungnya. Atas pemikiran itu, Prabowo pun memutuskan untuk memilih Gibran yang merupak

Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran urung buka suara saat dikonfirmasi ihwal aliran dana kampanye yang bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah di Jawa Tengah. Tempo berupaya mengkonfirmasi ke Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Budi Djiwandono, Anggota Dewan Pembina Gerindra Andre Rosiade, serta Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Namun mereka semua kompak tak merespons pertanyaan Tempo. Adapun Wakil Komandan Tim Golf (Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer atau Noel, menyatakan tidak tahu. “No comment. Saya tidak mengerti,” ujar Noel, Sabtu, 16 Desember 2023. Kader Gerindra, Darori Wonodipuro, juga mengaku tidak tahu mengenai hal itu. “Maaf masalah ini saya kurang menguasai,” kata Darori. Sebelumnya, PPATK mengungkapkan mengenai dana kampanye untuk Pilpres 2024 dan Pemilu 2024 ada indikasi dari tambang ilegal dan sumber lainnya. Laporan itu sudah diserahkan ke Bawaslu. Ihwal sumber lainnya itu salah satunya da

Menantu Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Medan Bobby Nasution mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Bobby menyebut Ganjar memiliki rekam jejak yang jelas, sehingga patut dipilih sebagai presiden Indonesia berikutnya oleh masyarakat. "Saya mengajak untuk sama sama kita memilih pemimpin yang sudah jelas track record nya seperti bapak Ganjar Pranowo untuk kita pilih menjadi presiden pada pilpres 2024," kata Bobby Nasution dalam video yang beredar di media sosial, Senin (21/8). Suami dari Kahiyang Ayu tersebut juga mengajak seluruh kader PDI Perjuangan dan simpatisan untuk memenangkan PDIP terutama di Kota Medan. "Dan untuk seluruh kader PDI Perjuangan dan seluruh simpatisan ayo kita menangkan PDIP hatrick khususnya di Kota Medan kita ajak masyarakat Medan untuk memilih PDIP," ungkap Bobby. Tak hanya, Bobby Nasution, video Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming yang mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres nan

Prabowo Subianto adalah sosok yang tak asing dalam dunia politik Indonesia. Ia telah mencatatkan diri sebagai salah satu tokoh politik yang memiliki karier yang panjang dan pernah maju sebagai calon presiden atau capres dan calon wakil presiden (cawapres) sebanyak empat kali. Meskipun belum deklarasi secara resmi, naga-naganya Prabowo kembali maju sebagai capres pada Pemilu 2024 ini. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta. Ia anak dari pasangan Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom terkemuka, dan Dora Sigar. Prabowo memiliki latar belakang militer yang kuat, ia pernah menjadi perwira di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dan mencapai pangkat mayor jenderal. Pada 1998, Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) setelah pensiun dari militer. Ia kemudian terjun ke dunia politik dan mendapatkan dukungan politik yang signifikan. Dilansir dari Gramedia Blog, karir politik dari Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebaga