AKTIVIS 98 KOMPAK TOLAK DUKUNGAN UNTUK PRABOWO DAN ANIES MENJADI CAPRES

Aktivis 98 atau Persatuan Nasional Aktivis 97 (Pena 98) yang dimotori Adian Napitupulu, selaku Sekjen Presidium, mengajukan sejumlah poin kriteria capres 2024. Dua diantara 8 poin kriteria tersebut, tidak terlibat beban masa lalu (orba), dan tidak menggunakan politik identitas, dianggap pengamat sebagai kode menyingkirkan (eliminir) sosok Prabowo dan Anies Baswedan sebagai kandidat Capres 2024.

Seperti diketahui, Prabowo dan Anies merupakan tokoh yang sudah diusung baik oleh partai Gerindra dan juga koalisi Perubahan (NasDem, PKS dan Demokrat) sebagai bakal capres. Dalam beberapa hasil survey publik juga memunculkan dua nama tersebut berada di tiga besar, selain juga ada nama Ganjar Pranowo yang kerap berada di puncak survey.

Ganjar sendiri hingga kini belum bisa dipastikan ikut berlaga dalam kontestasi pilpres 2024 karena belum mendapat rekomendasi dari Megawati selaku Ketum PDIP. Meski begitu elektabilitas Ganjar di mata publik bisa dikatakan tidak memudar, malah selalu tampil teratas. Hal ini tentu saja mengundang rasa penasaran publik, mungkinkah PDIP tidak mengusung Ganjar sementara elektabilitasnya tertinggi?

Hanya tiga nama tersebut yang potensial atau tinggi elektabilitasnya. Sehingga jika Aktivis 98 mengeluarkan dua poin kriteria yang dimaksud di atas, maka sudah bisa dipastikan tertuju kepada Prabowo dan Anies Baswedan. Prabowo merupakan mantu dari presiden Suharto (suami Titiek Suharto) yang karirnya sudah dimulai saat rezim orba berkuasa. Terakhir menjabat sebagai Pangkostrad.

Prabowo dilantik sebagai Pangkostrad pada 20 Maret 1998, atau beberapa hari setelah bapak mertuanya, Suharto, dilantik kembali sebagai Presiden RI pada 11 Maret 1998 (jika dihitung lama berkuasa Suharto sekitar 32 tahun, atau jika dihitung periode pemilu, Suharto menjabat Presiden selama 6 periode). Prabowo juga tereliminasi oleh poin lain dalam kriteria sebagai capres dari Aktivis 1998, yakni tidak terlibat dalam pelanggaran HAM berat.

Pada era reformasi, 1998, Prabowo diduga kuat ikut terlibat, bahkan sebagai aktor intelektual menghabisi para aktivis mahasiswa yang saat itu getol menyerang Suharto. Beberapa aktivis hilang diculik dan ada yang ditahan hingga pada peristiwa Trisaksi I dan II (penembakan terhadap mahasiswa Trisakti peserta demo). Diduga ada indikasi Prabowo ingin melakukan kudeta paska Suharto dilengserkan.

Sementara Anies Baswedan adalah sosok yang kental melekat pada dirinya dengan lebel politik identitas dan intoleran. Anies dapat saja menyangkal dirinya tidak seperti yang publik bayangkan, bahkan menantang untuk menunjukkan bahwa dirinya menggunakan politik identitas. Namun proses Pilgub DKI 2017 telah menjadi sebuah peristiwa yang fonumenal dan akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai pilkada paling “horor”.

Anies dan Tim Pendukungnya yang dimotori oleh ormas Islam seperti FPI, PA 212, GNPF Ulama dll, kerap menggunakan simbol-simbol Islam untuk merekrut suara sekaligus melawan kandidat lainnya (yang kebetulan Ahok, merupakan minoritas). Selain pemaksaan melalui perkataan (ditakuti) menggunakan ayat-ayat (dicap kafir, haram, dosa-neraka, murtad), hingga pemaksaan fisik berupa persekusi.

Tindakan kepada warga yang berbeda pilihan tersebut (istilahnya: pendukung kafir) berupa pelarangan memandikan jenazah di masjid, ataupun melarang dan mengusir yang ingin sholat dari masjid). Jika Anies mengatakan tidak terlibat politik identitas, maka seharusnya dia sebagai Calon Gubernur yang berada terdepan menyuarakan itu atau menolak praktik-praktik politik identitas yang dilakukan pendukungnya.