Berita Dalam Negeri

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno, menilai di Pilpres 2024 ini masyarakat Indonesia tak lagi menginginkan capres-cawapres yang berkampanye dengan gimmick. Sandiaga menyebut dirinya sejak tahun 2017 telah menjadi pelopor dalam berkampanye menggunakan pendekatan tertentu (gimmick) untuk menarik perhatian pemilih. "Saya ini salah satu pioneer memulai kampanye yang menarik dengan political marketing dimulai di 2017, tapi 2024 ini masyarakat menginginkan bukan gimmick," kata Sandiaga di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin, (27/11) malam. Alih-alih berkampanye dengan gimmick, Sandiaga menilai masyarakat terutama anak muda hari ini cenderung menyukai kampanye yang menjual gagasan dan solusi atas permasalahan yang terjadi. "Tapi mereka menginginkan terutama yang muda-muda solusi gagasan agar ekonomi untuk kehidupan mereka sehari-hari itu lebih baik," ujar Sandi. "Lapangan pekerjaan yang lebih terbuka maupun juga harga-har

Dugaan pelanggaran yang dilakukan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat membagi-bagikan susu di car free day (CFD) bak hilang ditelan bumi. Hingga saat ini, belum ada pernyataan tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal sanksi yang harus diterima Gibran atas pelanggarannya itu. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Ksatpol PP) Arifin enggan berkomentar soal sanksi untuk Gibran atas pelanggaran bagi-bagi susu di area CFD. “Kok balik lagi ke situ lagi ke situ lagi. Sudah, sudah lewat itu,” ujar Arifin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta. Arifin tak menjawab apakah pihaknya sudah membahas rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu, terkait kegiatan Gibran bersama sejumlah politisi membagikan susu ke masyarakat di area CFD. “Kalau Satpol PP tiap apa pun pelanggaran yang terjadi di CFD, ya tindakannya pada hari itu. Seperti itu biasanya kan begitu,” kata Arifin. Heru Budi bungkam Respons bungkam juga ditunjukkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beberapa waktu

Viral di media sosial video salah satu peserta meninggal dunia saat mengikuti senam gemoy sebagai aksi kampanye Paslon nomor 02, Prabowo-Gibran di Surabaya. Dalam video tersebut, terlihat seorang ibu-ibu menggunakan jilbab biru dan baju putih mengikuti gerakan senam seperti peserta lainnya. Namun gerakannya semakin melambat hingga ia berhenti mengikuti senam dan jatuh meringkuk. Video pun berlanjut pada keterangan seorang netizen yang menceritakan kronologi kejadiannya. Menurut komentar yang dilampirkan, salah satu peserta itu meninggal dunia di tengah-tengah aksi senam gemoy yang deselenggarakan kubu Prabowo-Gibran. “Beliau langsung meninggal pada saat mengikuti gerakan senam memang qta tdk tau kapan maut menjemput qta, tapi musibah ni terjadi di kampanye kubu 02 otomatis kampanye ni tdk berjalan mulus Krn kejadian ini,” tulis komentar tersebut. Jika Allah sdh bekerja qta tdk tau apapun pasti bisa terjadi dan yg pasti ada hikmah yg bisa qta ambil dari kejadian ini. Wallahu a’lam Bisha

Saat kampanye, Prabowo terlihat begitu kelelahan dan tidak bisa berbuat banyak saat disapa oleh pendukungnya dan mencoba untuk melakukan pencitraan. Kita melihat bagaimana kemauan orang ini dalam mengurus bangsa sudah mulai tidak sinkron lagi dengan kemampuannya dalam berelasi dengan sesama dan memang dari dulu nggak bisa dipercaya sih. Publik tidak mempercayai orang ini karena memang pada saat rekam jejaknya begitu terekspos dan memang tidak salah, sudah beredar di mana-mana dan banyak sekali orang sudah melakukan aksi kamisan selama ratusan mungkin ribuan kali sejak belasan tahun yang lalu untuk menuntut keadilan. Saya kira yang menjadi kesulitan dari Prabowo ini bukan lagi bicara soal mentalitasnya yang tidak pernah mau kalah melainkan usianya yang sudah jenuh dan senja. Seharusnya orang ini menikmati hari tuanya menimang cucu dan hidup bahagia bersama keluarganya. Tapi orang tua ini memaksakan diri dan dipaksa oleh egonya untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ia kerja

Awal pekan lalu, setidaknya di mata penulis, kian kental saja hal tersirat sokongan Presiden Jokowi kepada calon presiden nomor dua Prabowo Subianto. Yakni ketika sang presiden menanyakan jalannya debat ketiga, yang dinilainya sarat serangan personal. Kita ketahui bersama hal ini ketika Prabowo "dirujak" bersama capres nomor satu Anies Baswedan dan capres nomor tiga Ganjar Pranowo soal kompetensi pertahanan dan geopolitik. Sokongan tersirat sebelumnya diberikan dalam makan malam berdua Jokowi-Prabowo sebelum debat. Presiden Jokowi di mata penulis hendak berkomunikasi nonverbal, menyampaikan pesan bahwa Prabowo capres yang didukungnya. Sebab, beda ketika tahapan kampanye belum dimulai, ketiga capres diajak makan siang, Senin, 30 Oktober 2023. Sementara kini Jokowi makan hanya dengan satu capres dan momentumnya pun sangat dekat dengan Debat ketiga. Tak cukup sampai sana. Setelah makan malam, Jokowi sarapan dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto pada Sabtu (6

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto gagal untuk meniru sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat capres perdana. Ia menyebut hal itu juga divalidasi dengan respons berbagai kalangan masyarakat. Hasto menyebut berbagai karakter Jokowi mulai dari sisi spirit hingga kebijakan yang ditampilkan Prabowo sangat berbeda. Salah satunya dalam memberikan ketegasan untuk menjawab isu fundamental berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). “TPN mengadakan nobar dan responsnya sangat kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ (debat perdana) kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi,” ujar Hasto di Gedung TPN Ganjar-Mahfud. “Analisis para pakar memang Pak Prabowo itu mencoba menampilkan Pak Jokowi, hanya dari cara bicaranya, karakternya, dan programnya berbeda,” sambung Hasto. Salah satu contoh lain yang disinggung Hasto ialah mengenai keadaan pangan Indonesia yang ten

Prabowo Subianto adalah ancaman bagi masa depan Indonesia. Dengan rekam jejak masa lalunya, Prabowo Subianto tidak bisa dianggap baik-baik saja jika memimpin Indonesia ke depan. Immanuel Kant pernah mengatakan dalam lima prinsip universal atau transendental dalam memilih pemimpin, salah satunya adalah harus melihat rekam jejaknya. “Jika ingin memilih pemimpin, jangan lihat masa depannya, tapi lihatlah masa lalunya atau rekam jejaknya”. Berbicara masa lalu, Prabowo Subianto memiliki banyak sejarah kelam. Pertama, pengkhianatan. Jangan lupa, bagaimana Prabowo Subianto mengkhianati mertuanya sendiri, Presiden Soeharto. Padahal, dia menjadi Danjen Kopassus tidak lepas dari andil Soeharto. Jadi, jangan dikira bahwa Prabowo Subianto tidak akan mengkhianati Jokowi jika menang nanti dalam Pemilu Presiden. “Soeharto saat itu kekuasaannya sedang lumpuh. Jokowi nanti tidak lagi menjadi Presiden dan berkuasa seperti saat ini. Jadi potensi pengkhianatan akan terjadi. Apalagi Prabowo punya partai de

Budayawan, Goenawan Mohamad menilai bahwa sah-sah saja seorang capres atau cawapres petahana turun untuk kampanye. “Seorang presiden pantas ikut kampanye dalam pilpres, jika ia mencalonkan diri lagi,” kata Goenawan dalam tweetnya @gm_gm seperti dikutip wartawan, Kamis (25/1). Hanya saja dalam kasus Jokowi saat Pilpres 2024, tentu tak ada urgensinya turun gunung untuk kampanye dan menyebarkan keberpijakannya kepada salah satu capres-cawapres. Sebab, tak ada kepentingan apa pun baginya untuk bisa melanjutkan kepemimpinannya. Sebab kata pendiri majalah Tempo itu, bahwa Jokowi bukanlah petahana yang sedang mencalonkan diri sebagai Capres seperti Pilpres 2019 lalu. “Jika ia tak berhak dipilih lagi, seperti Presiden Jokowi sekarang, ia sepatutnya bersikap rela, dan tetap berperan sebagai bapak bangsa,” ujarnya. Menurut Goenawan, akan sangat elok jika Jokowi berada di posisi netral sekalipun ada celah regulasi yang memperbolehkannya ikut berkampanye di UU Nomor 7 Tahun 2017 tengang Pemilu. “B

Masyarakat diajak bersikap kritis dan berperan aktif mengawasi komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat bersikap netral dalam proses pergantian kepemimpinan melalui pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurut pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, masyarakat berhak mengingatkan dan menjaga praktik demokrasi dengan mengawasi kebijakan dan sikap penguasa atau petinggi negara. "Kalau tadi kita anggap sebagai janji atau komitmen dari presiden untuk menjaga netralitas, itu harus kita awasi," kata Hamdi seperti dikutip dari tayangan program Kompas Malam di Kompas TV, Senin (30/10/2023). Jaminan netralitas Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 dinilai penting karena anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu peserta. Gibran sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Hamdi juga mengajak masyarakat tidak sepenuhnya percaya terhadap

Loyalis Capres 02 Ganjar Pranowo, Jhon Sitorus menggaungkan Tagar Asal Bukan Prabowo (#AsalBukanPrabowo). Awalnya, Jhon menyentil Presiden Joko Widodo makin pusing karena Ganjar tak semudah itu dikejar. Dia menyebut, capres jagoan Jokowi, Prabowo hanya bisa berkampanye di satu titik dalam sehari, itupun tim kesehatan siap siaga. “Raja makin pusing, Ganjar tak semudah itu dikejar. Mengejar Ganjar di lapangan itu ternyata jauh lebih sulit. 1 hari Ganjar bisa blusukan ke 2-3 Provinsi sedangkan jagoannya hanya 1 titik saja, itupun tim kesehatan udah khawatir dan menyiapkan berbagai skema darurat,” tutur Jhon. Lalu dia juga memuji cawapres Ganjar, Mahfud MD yang membuat program Tabrak Prof, sedangkan jagoan Jokowi takut dialog dengan rakyat karena takut blunder. Program Tabrak Prof memberi kesempatan kepada anak muda bertanya apa aja kepada Mahfud. Ujung-ujungnya kata dia, bansos sampai harus dibagi-bagi sendiri sampai-sampai pekerjaan Mensos diserobot habis oleh tiga menteri yakni Airlangg

Gibran Rakabuming Raka didesak mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo menyusul keseringan ambil cuti. Diketahui Gibran akan mengambil cuti panjang mulai 29 Januari sampai 2 Februari 2024 mendatang. Kali ini, desakan tersebut datang dari Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta (Solo), Suharsono. Dia mengatakan, kinerja putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak lagi dinilai efektif karena terlalu sering mengambil cuti, maka menurut Suharsono lebih baik Gibran mengundurkan diri. “Kalau kebijakan publiknya saya melihat nggak efektif lagi menjalankan tugasnya sebagai wali kota kalau cuti terus seperti itu. Paling baik, ya, mundur,” ungkapnya. Dikatakan, keseringan cuti dalam perspektif kebijakan publik sangat merugikan masyarakat. Dia pun memastikan tengah mendalami apakah cuti panjang yang diambil pria berusia 36 tahun itu melanggar aturan atau tidak. “Supaya masyarakat nggak dirugikan. Meskipun mungkin tidak melanggar peraturan dalam perspektif kebijakan publik merugikan,” jela

Gibran Rakabuming Raka didesak mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo menyusul keseringan ambil cuti. Diketahui Gibran akan mengambil cuti panjang mulai 29 Januari sampai 2 Februari 2024 mendatang. Kali ini, desakan tersebut datang dari Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta (Solo), Suharsono. Dia mengatakan, kinerja putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak lagi dinilai efektif karena terlalu sering mengambil cuti, maka menurut Suharsono lebih baik Gibran mengundurkan diri. “Kalau kebijakan publiknya saya melihat nggak efektif lagi menjalankan tugasnya sebagai wali kota kalau cuti terus seperti itu. Paling baik, ya, mundur,” ungkapnya. Dikatakan, keseringan cuti dalam perspektif kebijakan publik sangat merugikan masyarakat. Dia pun memastikan tengah mendalami apakah cuti panjang yang diambil pria berusia 36 tahun itu melanggar aturan atau tidak. “Supaya masyarakat nggak dirugikan. Meskipun mungkin tidak melanggar peraturan dalam perspektif kebijakan publik merugikan,” jela

Koran mingguan asal Inggris, The Economist, mengoreksi laporan mereka soal pantauan (tracking) beberapa survei elektabilitas calon presiden RI di Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya, The Economist memaparkan hasil survei elektabilitas ketiga capres RI yang dilakukan beberapa lembaga polling di Indonesia. Di artikel berjudul "Who will be the next president of Indonesia?" itu, awalnya media tersebut menyoroti elektabilitas capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyentuh 50 persen, sementara capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo di peringkat dua dengan 23 persen dan capres 01 Anies Baswedan 21 persen. Namun, tim redaksi The Economist merevisi laporan mereka tersebut pada Kamis (25/1). Dalam pembaruan laporan mereka, persentase elektabilitas Prabowo turun menjadi 47 persen. "Hasil pantauan ini telah diperbarui dengan menghapus data hasil survei yang kami anggap tidak bisa diandalkan," bunyi catatan redaksi The Economist dalam artikel tersebut. The Economist memaparkan pan

Ada kepanikan yang melandasi Presiden Joko Widodo melakukan manuver politik dengan ikut campur dalam peta pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio alias Hensat memandang, Jokowi panik dengan kehadiran Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024. Kepanikan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengalaman Pilkada DKI 2017 silam, Anies mampu mengalahkan petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disinyalir ikut didukung Jokowi. “Kenapa panik? Ya karena memang rakyat Indonesia itu dalam memilih pilihan susah ditebak. Pilkada DKI Jakarta misalnya, itu diunggulkan Ahok tapi ternyata Anies yang menang,” kata Hensat. Oleh karenanya, Hensat menilai cewe-cawe Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 tak lepas dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta yang memenangkan Anies. Cawe-cawe Presiden Jokowi makin kentara dengan mengendorse Ganjar Pranowo dan Prabowo Subian